PEMATANGSIANTAR || Trendingtopik,
Proyek pelebaran Jalan Farel Pasaribu Atas, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, mendadak jadi sorotan publik. Proyek senilai Rp1.489.719.356 yang bersumber dari APBD Kota Pematangsiantar TA 2026 ini diwarnai bau busuk dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk operasional alat berat.
Alih-alih taat aturan, proyek yang dibiayai dari keringat rakyat ini justru diduga mencaplok hak masyarakat miskin dengan menenggak solar subsidi.
Aturannya sudah terang-benderang. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana dipertegas dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 55) serta Perpres Nomor 117 Tahun 2021, alat berat untuk kepentingan komersial dan proyek pemerintah haram hukumnya menggunakan solar subsidi. Mereka wajib menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite atau Pertamina Dex.
Proyek yang dikerjakan oleh penyedia jasa PT Persada Karnia Datita—dengan masa kontrak 85 hari kalender sejak 7 Oktober 2026—kini berada di bawah bayang-bayang dugaan perampokan uang negara.
Jeriken Misterius dan Gelagat Anti-Kritik
Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Warga sekitar yang memergoki aktivitas di lapangan mengungkap kejanggalan kasat mata: pengisian bahan bakar ke alat berat dilakukan secara konvensional menggunakan jeriken di pagi hari.
Dalam praktiknya, proyek konstruksi profesional yang menggunakan BBM non-subsidi lazimnya disuplai langsung oleh distributor resmi dengan bukti transaksi yang valid. Penggunaan jeriken untuk proyek negara justru menguatkan sinyal adanya praktik “kucing-kucingan”.
Saat dikonfirmasi pada Jumat (13/11/2026), pengawas lapangan proyek langsung pasang badan dan membantah keras. “Pakai Dexlite kami kerja. Itu hanya dugaan-dugaan aja nya,” kilahnya.
Namun, ketika ditantang untuk menunjukkan struk atau nota pembelian Dexlite sebagai bentuk transparansi publik, sang pengawas langsung ciut dan menunjukkan taring arogansinya.
“Gak ada wewenang mu untuk melihat struk pembelian Dexlite kami,” ketusnya sinis.
Sikap reaktif dan tertutup ini justru melahirkan tanda tanya raksasa. Jika mereka benar-benar menggunakan Dexlite, mengapa dokumen yang seharusnya menjadi bukti pertanggungjawaban publik itu malah disembunyikan rapat-rapat?
Dinas PUTR Lepas Tangan?
Ironisnya, mental lempar handuk justru ditunjukkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUTR Kota Pematangsiantar, Donlikut Tampubolon. Alih-alih melakukan investigasi internal, Donlikut seolah cuci tangan dari pengawasan material proyek.
“Di kontrak kita kan gak ada terkait pembelian BBM. PPK tidak mengawasi pembelian BBM alat berat penyedia. Abang seharusnya nanya ke penyedia nya,” elak Donlikut dingin.
Pernyataan ini dinilai sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab moral dan administratif. Sebagai penanggung jawab teknis anggaran rakyat, PPK tidak boleh sekadar duduk manis menerima laporan tanpa memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan proyek—termasuk legalitas bahan bakar—bersih dari pelanggaran hukum.
Hingga berita ini diturunkan, PT Persada Karnia Datita selaku kontraktor pelaksana masih memilih bungkam.
Desakan APH Turun Tangan
Publik Kota Pematangsiantar kini menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) tidak tinggal diam. Penyelidikan mendalam harus segera dilakukan—mulai dari audit nota pembelian, uji laboratorium tangki alat berat, hingga pemeriksaan aliran dana operasional proyek.
Integritas pengelolaan keuangan negara sedang diuji di Jalan Farel Pasaribu Atas. Proyek yang menggunakan uang rakyat wajib berjalan di atas rel keterbukaan, bukan dibentengi dengan arogansi dan upaya tutup-tutupi.
