Siantar || Trendingtopik,
DPRD gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Kota Pemerintah Kota Pematangsiantar di ruang rapat Komisi III terkait jadwal pekerjaan di tahun 2026 dan rincian kegiatan proyek yang tidak sesuai data dengan pekerjaan di lapangan, Senin (2/11/2026).
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Cindira, menyampaikan kepada pihak Dinas PUTR untuk memberikan keterangan secara langsung terkait aktivitas pengerjaan drainase yang berada di Jalan Amd, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba.
Cindira membeberkan bahwa pihaknya beberapa waktu lalu telah turun untuk meninjau langsung keberadaan aktivitas pengerjaan di sana. Namun, pada faktanya pengerjaan tersebut sedang terhenti.
“Beberapa waktu lalu kami mengunjungi beberapa titik pengerjaan, dan kami menemukan tidak adanya aktivitas di salah satu titik pengerjaan yang berada di Jalan Amd Tanjung Pinggir. Mohon pihak Dinas PUTR menjelaskannya, kenapa bisa terhenti?,” tanya Cindira.
Melalui Kepala Dinas PUTR Sofian Purba yang diwakilkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengatakan bahwa aktivitas pengerjaan tersebut dihentikan sementara dengan alasan curah hujan yang tinggi.
Selain ditemukan adanya dominasi kontraktor dari luar daerah, ia juga menanggapi pernyataan yang disampaikan pihak dinas tersebut. Cindira sendiri merasa ada yang janggal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik. Ia merasa heran karena pengerjaan fisik selalu dikerjakan di akhir tahun.
“Itu pengerjaan drainase dengan pagu anggaran sebesar Rp1,99 Miliar, menurut saya ada yang salah dalam membuat perencanaan sehingga aktivitasnya terhenti sementara. Seharusnya, kita juga tahu bahwa menjelang akhir tahun selalu curah hujan itu tinggi,” ucap Cindira.
Cindira juga menyebutkan bahwa pihaknya menemukan adanya penurunan tanah yang mengakibatkan longsor.
Ditanggapi PPK yang berkaitan, pada hari ini telah direncanakan untuk melanjutkan pengerjaan. Namun, ada hal teknis yang menghambat belum sampainya alat berat ke titik lokasi.
Ia juga mengatakan, penghentian sementara aktivitas proyek disampaikan secara lisan kepada pihak kontraktor, untuk kemudian dilakukan rekondisi terhadap penurunan tanah yang menyebabkan terjadinya longsor.
Kepala Dinas PUTR Sofian Purba S.Sos, menyampaikan latar belakang penentuan titik pengerjaan drainase tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembangunan drainase sebagai bentuk mendukung dan pengoptimalan keberadaan terminal tipe A Tanjung Pinggir tersebut.
“Dimana para angkutan umum dan masyarakat mengeluh karena sering terjadi banjir di sana. Sehingga kita berupaya memprioritaskan pembangunan di sana sekaligus mendukung keberadaan terminal Tanjung Pinggir,” ucapnya.
Dari sisi lain, anggota Komisi III, Immanuel Lingga SH, lebih menyoroti soal laporan yang disajikan oleh pihak dinas. Menurut Immanuel, laporan progres pengerjaan Tahun 2026 adanya ketidaksesuaian dalam hal penghitungan anggaran.
“Saya melihat laporan yang disajikan ini, ada ketidaksesuaian dalam penghitungan keseluruhan anggaran, baik itu anggaran induk, TKD, dan pergeseran. Coba nanti pak kadis memperbaikinya,” imbuh Immanuel.
Menanggapi yang disampaikan Immanuel, Kadis PUTR Sofian Purba pun membenarkan adanya kesalahan dalam menyajikan laporan progres pengerjaan tersebut.
“Baik, kami akan memperbaiki laporan ini,” ucap Sofian.
Anggota Komisi III lainnya, Andika Prayogi Sinaga SE, concern dari sektor ketenagakerjaan. Hasil temuan pada kunjungan sebelumnya, Andika Prayogi mengatakan menemukan pekerja yang diberdayakan berasal dari luar daerah.
Menurutnya hal ini juga perlu perhatian bersama agar pemberdayaan SDM berasal dari Kota Pematangsiantar.
“Sebagai bentuk pengawasan kami dari sektor ketenagakerjaan, kami meminta kepada Dinas PUTR agar memberdayakan masyarakat lokal atau putra daerah. Sayang sekali uang kita dinikmati orang dari luar daerah. Masyarakat di Siantar juga perlu pekerjaan ini, Pak. Jadi, mohon disampaikan kepada pihak ketiga agar memberdayakan warga lokal atau pun putra di daerah kita ini,” ucapnya. (*)
